PERSENGKETAAN DAERAH PERBATASAN DI WILAYAH AMBALAT

KAITANNYA DENGAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI

WAWASAN NUSANTARA

I. PENDAHULUAN

Masalah perbatasan wilayah erat kaitannya dengan pemahaman dan

pelaksanaan konsepsi wawasan nusantara. Akhir-akhir ini makin marak berita

yang menayangkan berbagai persengketaan wilayah antar Negara, mulai dari

persengkataan wilayah oleh palestina dan Israel yang belum juga menemukan

titik pemecahan sampai detik ini sampai masalah yang terjadi di wilayah

Nusantara sendiri. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan pulau-

pulau besar dan ribuan pulau kecil, dan letaknya yang di antara dua benua

dan dua samudra sangat rawan dengan akan adanya masalah perbatasan ini.

Masalah perbatasan sudah 2 kali terjadi antara Indonesia dan Malaysia yaitu yang

pertama persengketaan mengenai wilayah Sipadan dan Ligitan yang berujung

dengan kemenangan oleh pihak Malaysia, dan kasus yang terbaru mengenai

persengketaan atas wilayah Ambalat. Sebelum membahas mengenai perbatasan

Ambalat dan kaitannya dengan konsep serta implementasi wawasan nusntara,

ada baiknya kita kilas balik mengenai masalah Sipadan dan Ligitan sebagai acuan

untuk masalah ini.

Mahkamah

Internasional

telah

memutuskan

bahwa

Malaysia

memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan

pertimbangan “effectivitee”, yaitu bahwa Pemerintah Inggris telah melakukan

tindakan administratif secara nyata sebagai wujud kedaulatannya berupa

penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap

pengumpulan telur penyu sejak 1930-an, dan operasi mercu suar sejak awal

1960-an. Sementara itu kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia hampir 15

tahun terakhir tidak menjadi faktor pertimbangan. Pada pihak lain, Mahkamah

menolak argumentasi Indonesia yang bersandar pada Konvensi 1891 yang dinilai

hanya mengatur perbatasan darat dari kedua negara di Kalimantan. Garis paralel

4º 10′ Lintang Utara ditafsirkan hanya menjorok ke laut sejauh 3 mil dari titik

pantai timur Pulau Sebatik sesuai ketentuan hukum laut internasional pada waktu

itu yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil. Sebaliknya, Mahkamah juga

menolaak argumentasi Malaysia mengenai perolehan kepemilikan atas kedua

pulau tersebut berdasarkan “chain of title” (rangkaian kepemilikan dari Sultan

Sulu).

Hampir tidak dapat dielakkan adanya rasa kecewa yang mendalam bahwa

upaya maksimal yang dilakukan oleh empat pemerintahan Indonesia sejak tahun

1997 ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan bersama.

Suatu fakta penting yang perlu kita ketahui adalah UU No. 4 Tahun

1960 yang memuat peta Wawasan Nusantara kita dimana ditarik dengan garis

pangkal yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar yang

dimiliki Indonesia, kedua pulau Sipadan dan Ligitan berada diluar peta tersebut.

Sementara itu perlu juga dicatat bahwa pihak Malaysia juga tidak memuat

kedua pulau tersebut dalam peta-peta mereka hingga tahun 1979. Namun

kita berkewajiban untuk menghormati Persetujuan Khusus untuk bersama-

sama mengajukan sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang kedaulatan

atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Mahkamah Internasional, yang

ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1997. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia

menerima keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai final dan

mengikat.

(Pernyataan Pers Hassan Wirajuda Tentang Keputusan Kasus Sipadan dan

Ligitan)

Belajar dari masalah Sipadan dan Ligitan maka diperlukan suatu

pemahaman mengenai konsep kepulauan Indonesia yang lazim disebut dengan

Wawasan Nusantara serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia

sebagai satu kesatuan yang utuh yang terbentang dari ujung barat, sabang ke

ujung timur, merauke.

II. PEMBAHASAN

Menilik semua permasalahan diatas semua berawal dari konsep

dan implementasi dari wawasan nusantara. Dalam rangka menerapkan

wawasan nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan memahami

pengertian ,ajaran dasar, hakikat ,asas, kedudukan dan fungsi serta tujuan

wawasan nusantara.

A. Pengertian dan sejarah singkat timbulnya wawasan nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Istilah wawasan nusantara berasal dari kata wawas yang berarti

pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi.

Istilah wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat.

Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau-pulau,

dan “antara” yang berati diapit di antara dua hal.

Secara unum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa

tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan

sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk

mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.

Wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa

Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD

1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan

bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

(Tim Dosen UGM)

B.Kaitan Kasus Ambalat dengan Wawasan Nusantara

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar dan wilayah yang luas baik

darat maupun lautan memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan

dan persatuan serta kesatuan wilayahnya. Berbagai ancaman, hambatan,

tantangan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar

negeri dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Hal yang

berkaitan dengan konsep wawasan nusantara serta implementasinya salah

satunya mengenai persengketaan berkaitan dengan daerah perbatasan antar

Negara. Seperti hal yang sangat marak baru-baru ini yaitu sengketa antar dua

negara serumpun, Indonesia-Malaysia mengenai daerah perbatasan di

wilayah Ambalat.

Adapun latar belakang yang memunculkan masalah tersebut yaitu

Pemberian konsesi eksplorasi pertambangan di Blok ND7 dan ND6 dalam

wilayah perairan Indonesia. Tepatnya di Laut Sulawesi, perairan sebelah

timur Kalimantan oleh perusahaan minyak malaysia, petronas kepada PT

Shell, pada tanggal16 Februari 2005. Padahal Pertamina dan Petronas sudah

lama saling mengklaim hak atas sumber minyak dan gas di Laut Sulawesi

dekat Tawau, Sabah yang dikenal dengan East Ambalat. Kedua perusahaan

minyak dan gas itu sama-sama menawarkan hak eksplorasi ke perusahaan

asing. Blok Ambalat diperkirakan memiliki kandungan 421,61 juta barel

minyak dan gas 3,3 triliun kaki kubik.

( Ken/ Wan, Dispenal  mediacenter@tnial.mil.id)

Pemberian konsesi minyak oleh Malaysia tersebut menimbulkan reaksi

dari berbagai pihak di Indonesia. klaim tersebut dilakukan Malaysia dengan

argumentasi peta tahun 1979 yang diterbitkan secara sepihak oleh Malaysia.

dan menurut Marty Natalegawa “Jangankan Indonesia, negara lain saja sudah

protes atas penerbitan peta itu, karena mengubah wilayah perairan di Asia

Tenggara,”.Protes terhadap peta itu sudah dilakukan sejak Tahun 1980 dan

tetap dilakukan secara berkala. Indonesia sendiri telah memberikan konsesi

minyak kepada beberapa perusahaan minyak dunia di lokasi ini sejak tahun

1960-an tanpa ada keberatan dan protes dari negara lain. “Karena memang

dilakukan di wilayah Indonesia,” kata Marty.

( Yophiandi Kurniawan, www. tempo interaktif.com)

Malaysia semula mengklaim memiliki wilayah perairan Indonesia lebih

dari 70 mil dari batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Belakangan Malaysia

memperluas wilayahnya sampai sejauh dua mil. Dengan demikian, total luas

wilayah Indonesia yang telah “dicaplok” Malaysia adalah 15.235 kilometer

persegi. Adapun titik awal penarikan garis batas pengakuan dimulai dari garis

pantai Pulau Sebatik, Kaltim.

Salah satu bukti kesewenang-wenangan Malaysia yang lain adalah

mencantumkan kawasan Karang Unarang ke dalam wilayah perairan Malaysia

pada peta terbaru yang dikeluarkan pemerintahan pimpinan Perdana Menteri

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Padahal selama ini Karang Unarang

berada di kawasan Indonesia. Pengakuan tersebut kontan ditolak Indonesia.

Alasannya, Malaysia bukan negara kepulauan dan hanya berhak atas 12 mil

dari garis batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Patut diketahui, konsep

Wawasan Nusantara atau status Indonesia sebagai negara kepulauan telah

diakui dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun

1982 (UNCLOS 1982).

(Ken/ Wan,Dispenal  mediacenter@tnial.mil.id)

Kontan saja, tindakan sepihak ini menuai tanggapan yang beragam

dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari mulai demo, sikap untuk

melakukan diplomasi, hingga sikap keras untuk melakukan perang terbuka.

( Tridoyo Kusumanstanto, http://www.kompas.com)

Tindakan pemerintah Malaysia yang mengklaim blok perairan Ambalat

sebagai wilayah teritorial negaranya telah memicu sikap dan tindakan “reaksi”

dari berbagai komponen masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak anggota

masyarakat yang siap mengikrarkan diri sebagai korps sukarelawan apabila

konflik klaim wilayah perairan Ambalat termanifestasi menjadi perang terbuka.

Perasaan sakit hati masyarakat (bangsa) Indonesia tersebut sesungguhnya

merupakan akumulasi kekecewaan dan tumpukan rasa sakit hati atas

berbagai kebijakan pemerintah Malaysia yang begitu antikemanusiaan dan

antipenghargaan martabat bangsa lain (khususnya bangsa Indonesia). Dari

kasus TKI, di mana pemerintah Malaysia lebih banyak bertindak represif dan

seolah menempatkan para TKI asal Indonesia sebagai “budak belian” yang

disia-siakan. Juga kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan melalui

keputusan ICJ (International Court Justice) tahun 2002, menjadi inspirasi

sentimen nasionalisme bangsa ini.

Perkembangan kasus Ambalat sendiri, saat ini telah menaikkan

ketegangan

meski dalam strategi politik media di Malaysia kasus klaim Ambalat

sengaja ”didinginkan” agar publik Malaysia tidak terlibat jauh dalam sengketa

politik tersebut.

Ada beberapa sikap masyarakat di dalam negeri Indonesia yang

merespons kasus Ambalat. Pertama, sikap anti-Malaysia dalam pengertian

politik. Sikap ini ditunjukkan oleh kalangan nasionalis dan masyarakat

awam yang sebenarnya memiliki perasaan sakit hati atas kebijakan politik

pemerintah Malaysia dalam kasus TKI. Sikap ini ditunjukkan dalam berbagai

hubungan

diplomatik

antara

Malaysia

dan

Indonesia,

demonstrasi dengan isu “Ganyang Malaysia”. Kedua, sikap kritis dan rasional.

Sikap ini mencoba mengkritisi kasus Ambalat sebagai bentuk sengketa

kewilayahan antardua negara tetangga karena perbedaan sudut pandang

politik kemaritiman dan juga kepentingan ekonomi-politik. Sikap ini ditunjukkan

oleh kalangan cerdik pandai di Indonesia yang memposisikan kasus Ambalat

setara dengan kasus-kasus sengketa batas wilayah atau klaim teritorial

seperti Kepulauan Spratly, yang diperebutkan lima negara asia. Ketiga, sikap

kritis-progresif. Sikap ini ditunjukkan

oleh berbagai komponen gerakan mahasiswa yang mencoba membaca kasus

Ambalat sebagai bentuk pertaruhan harga diri bangsa dan negara dari deraan

kepentingan ekonomi-politik neo-imperalisme.Sikap kritis-progresif kalangan

gerakan mahasiswa — yang terekspresi dalam berbagai aksi, demonstrasi,

pernyataan sikap — tersebut dilandasi oleh kerangka berpikir bahwa kasus

konflik Ambalat sebenarnya merupakan konflik kepentingan rezim neo-

liberalisme dan neo-imperalisme yang terwakili berbagai serikat perusahaan

minyak global yang

ingin mengeksploitasi sumber daya minyak di gugus perairan Ambalat

(East Ambalat). Yakni antara perusahaan minyak UNOCAL (AS) dan ENI

(Italia) yang telah menjalin kontrak dengan pemerintah Indonesia, diwakili

Pertamina melawan perusahaan SHELL (Inggris-Belanda) yang telah

menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah Malaysia,yang telah menjalin

kontrak kerja sama dengan pemerintah Malaysia, yang diwakili “mitra

bisnisnya”, yakni Petronas.Dalam catatan pengamat politik Riswanda Imawan,

sengketa perairan Ambalat merupakan medan “pertempuran” kepentingan

antarperusahaan kapitalis minyak di atas untuk memperebutkan sumber

daya minyak dan gas yang ada di dasar perairan Ambalat. Dalam konteks

demikian sebenarnya konflik Ambalat adalah pertentangan kepentingan

antarperusahaan minyak global dengan memanfaatkan politik intervensi

pemerintah Malaysia yang mungkin memiliki sikap berani berkonflik melawan

pemerintah Indonesia, yang saat ini lemah secara politik, ekonomi dan

kekuatan persenjataan karena deraan praktik korupsi serta krisis ekonomi

sejak akhir kekuasaan Orde Baru.

( Yuli Prasetyaningsih, http://www.balipost.co.id)

Sikap masyarakat Indonesia sangat wajar, mengingat luka akan

lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan masih belum hilang. Selain itu, hingga

saat ini, pihak Malaysia tidak pernah berniat baik dalam menyelesaikan

permasalahan perbatasan dengan negara tetangga. Sikap arogansi Malaysia

ini dicerminkan oleh ditetapkannya peta wilayah buatan Malaysia tahun 1979

secara sepihak dan dengan gampangnya memasukkan wilayah negara lain

sebagai wilayahnya, seperti wilayah Indonesia, China, Filipina, Thailand,

Vietnam, serta Inggris yang mengatasnamakan Brunei Darussalam.

Sebagaimana Indonesia, negara-negara yang wilayahnya diklaim oleh

Malaysia melakukan protes keras. Ironisnya, hingga saat ini pihak Malaysia

belum menuntaskan masalah ini secara penuh. Padahal, klaim suatu wilayah

secara sepihak tidak dibenarkan oleh ketentuan internasional sebagaimana

tertuang dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982).

Dengan kata lain, apabila suatu wilayah negara pantai berhadapan

(opposite) atau berdampingan (adjacent) dengan negara lain, maka negara

tersebut harus melakukan perundingan untuk mencapai persetujuan. Hal

ini sebagaimana yang terjadi pada keputusan Mahkamah Internasional 18

Desember 1951 dalam kasus perikanan atau yang dikenal dengan Anglo

norwegian fisheries case antara Inggris dan Norwegia. Pada kasus itu

disebutkan, bahwa delimitasi batas wilayah laut tidak hanya bergantung pada

kehendak sepihak satu negara pantai saja yang dituangkan dalam undang-

undang nasionalnya, melainkan keabsahannya delimitasi batas wilayah laut

harus didasarkan pada hukum internasional.

Sementara itu yang patut diingat dalam menuntaskan permasalahan

sengketa Ambalat, di samping show of force militer, Pemerintah Indonesia

juga harus menyiapkan strategi jitu secara diplomatik agar tidak kembali

menelan kekalahan seperti dalam persidangan kasus sengketa Pulau Sipadan

dan Ligitan. Akankah kedaulatan wilayah kita yang disatukan oleh lautan

kembali terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi?

Perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai negara

kepulauan merupakan sebuah perjalanan panjang yang sangat melelahkan.

Hal ini dikarenakan usaha-usaha untuk memasukkan rezim kepulauan selama

diadakan Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 dan Konferensi Hukum

Laut di Jenewa tahun 1958 selalu mengalami kegagalan. Di samping tidak

adanya kesepakatan mengenai pengertian negara kepulauan, kegagalan

tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antarnegara, khususnya

negara-negara maritim besar yang ingin terus menancapkan hegemoninya di

wilayah laut.

Mochtar Kusumaatmadja (2003) menyebutkan, sekurang-kurangnya

ada empat golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara

kepulauan, yaitu: Pertama, negara-negara tetangga, yakni anggota-anggota

ASEAN dan negara-negara tetangga lainnya, termasuk Australia. Kedua,

negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel

komunikasi di dasar laut, seperti Jepang yang melakukan kegiatan perikanan

di Perairan Indonesia sejak sebelum perang. Ketiga, negara maritim yang

berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut. Dalam golongan ini

termasuk negara- negara Eropa Barat yang memiliki armada niaga besar dan

maju. Keempat, negara maritim besar yang mempunyai kepentingan terhadap

strategi militer, seperti Amerika Serikat dan Rusia.

Sementara itu jauh sebelum bergabungnya Indonesia, Filipina, Fiji,

dan Mauritus sebagai negara pendukung asas-asas kepulauan pada akhir

tahun 1972, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember

1957 mengeluarkan suatu deklarasi tentang wilayah Perairan Indonesia yang

dikenal dengan istilah Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini mengubah batas

laut teritorial Indonesia dari 3 mil berdasarkan Territoriale Zee en Maritime

Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939 menjadi 12 mil. Artinya, bagian laut yang

sebelumnya termasuk laut lepas (high seas), sekarang menjadi laut teritorial

Indonesia, seperti Laut Jawa yang terletak antara Pulau Kalimantan dan Pulau

Jawa.

Untuk memperkuat Deklarasi Djuanda 1957 dan melaksanakan

konsepsi Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Republik Indonesia

menetapkan Perpu Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang

kemudian diganti oleh UndangUndang No 6/1996. Dalam perkembangan

selanjutnya, konsepsi negara kepulauan akhirnya mendapat pengakuan pada

Konvensi Hukum Laut 1982.

Dimasukannya poin-poin negara kepulauan dalam Bab IV UNCLOS

1982 yang berisi 9 pasal, bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini memiliki arti

penting karena selama 25 tahun secara terus-menerus Pemerintah Indonesia

memperjuangkan asas-asas negara kepulauan. Pengakuan resmi asas

negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan

satu kesatuan wilayah yang utuh sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13

Desember 1957 dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam

TAP MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi dasar bagi

perwujudan kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi,

sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Berdasarkan

Malaysia-Indonesia di Perairan Sulawesi disebabkan salah satunya oleh

kesalahan Malaysia dalam melakukan penarikan garis pangkal (base line)

pascasidang kasus Sipadan-Ligitan. Sejak beralihnya kepemilikan Pulau

Sipadan dan Ligitan, pihak Pemerintah Malaysia menempatkan dirinya

sebagai negara kepulauan (archipelagis state), yang kemudian menggunakan

garis pangkal lurus kepulauan (straight archipelagic baseline) dalam

penentuan batas wilayahnya sehingga wilayah perairannya menjorok jauh ke

informasi

yang

berkembang,

mencuatnya

konflik

selatan, mengambil wilayah perairan Indonesia.

Dengan dasar itu, materi yang menjadi pertanyaan selanjutnya

adalah, benarkah Malaysia merupakan negara kepulauan sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam UNCLOS 1982?

Secara umum, definisi yang diberikan UNCLOS 1982 terhadap

negara kepulauan ialah negara-negara yang terdiri atas seluruhnya dari

satu atau lebih kepulauan. Selanjutnya ditentukan, bahwa yang dimaksud

dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling

bersambungan (inter-connecting water) dan karakteristik alamiah lainnya

dalam pertalian yang demikian erat sehingga membentuk suatu kesatuan

intrinsik geografis, ekonomis, dan politis atau secara historis memang

dipandang sebagai demikian (Pasal 47). Dengan demikian, Malaysia tidak

dibenarkan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan karena mereka tidak

berstatus sebagai negara kepulauan.

Selain itu, klaim Malaysia juga didasarkan pada konsepsi Landasan

Kontinen (continental shelf) yang merupakan kelanjutan alamiah (natural

prolongation) dari wilayah daratannya sampai pada ujung luar dari tepian

kontinen atau sampai pada jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Ironisnya,

lagi- lagi Malaysia keliru, karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang

berhak melakukan penarikan garis pangkal dari ujung luar batas pulau-

pulaunya, maka batas laut teritorial bagian utara pulau Jawa berada di Lautan

Sulawesi.

( Tridoyo Kusumanstanto, http://www.kompas.com)

C. Hikmah dan Solusi Kasus Ambalat Kaitannya dengan Implementasi Wawasan

Nusantara

Lepasnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, dan kini Blok

Ambalat dalam klaimnya juga, secara hukum sebenarnya akibat kelalaian

Indonesia yang tidak segera menetapkan batas terluar kepulauan Indonesia,

terutama sejak rezim hukum negara kepulauan mendapat pengakuan dari

masyarakat internasional melalui Konvensi Hukum Laut (KLH) 1982. Bab IV

KLH, 1982 (Pasal 46 hingga Pasal 54) mengatur tentang Negara Kapulauan

(Archipelagic States) Indonesia telah meratifikasi KLH 1982 melalui UU No. 17

Tahun 1985.

Namun, ratifikasi KLH 1982 ternyata dalam perkembangannya tidak

segera diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut sebagai penjabarannya ke

dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kondisi tersebut sebenarnya

kurang menguntungkan bagi Indonesia, karena berarti Indonesia belum dapat

mengambil manfaat dari adanya perubahan dan atau pembaruan di bidang

pengaturan atas laut khususnya yang diatur dalam Bab IV KLH 1982 tentang

Negara Kapulauan.

Rezim hukum “negara kepulauan” Indonesia yang telah diperjuangkan

dengan susah payah sejak deklarasi Juanda 1957, harus dijaga keutuhannya

dan dipertahankan eksistensinya, bila perlu dengan mengerahkan kekuatan

bersenjata dan seluruh rakyat Indonesia. Aksi Malaysia dengan klaimnya

atas Blok Ambalat merupakan tamparan nyata terhadap kedaulatan

teritorial “negara kepulauan” Indonesia. Aksi tersebut tidak boleh dibiarkan

menjadi

maupun “yuridis” bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia.

Pengaturan masalah kelautan bagi pemerintah Republik Indonesia

merupakan hal yang penting dan mendesak mengingat bentuk geografi

Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari 17.508

pulau dengan sifat dan corak tersendiri. Hal tersebut sesuai dengan amanat

pembukaan UUD 1945 bahwa, “Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Penetapan batas-batas laut teritorial selebar 3 mil dari pantai

sebagaimana terdapat dalam Territiriale Zee en Maritieme Kringen-

Ordonnantie 1939 (TZMKO 1939) Pasal 1 ayat 1 tidak sesuai lagi dengan

kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia. Demi

kenyataan.

Tunjukkan

dan

tegaskan

baik

secara

“faktual”

kesatuan wilayah negara Republik Indonesia, semua pulau-pulau serta laut

yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pada tanggal 13 Desember

1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan

mengenai

tersebut yang di dalamnya mengandung konsepsi nusantara menimbulkan

konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonsia untuk memperjuangkan

dan mempertahankannya hingga mendapat pengakuan dari masyarakat

internasional.

Deklarasi Juanda 1957 mendapat tantangan dari negara-negara yang

saat itu merasa kepentingannya terganggu seperti Amerika Serikat, Australia,

Inggris, Belanda dan New Zealand dengan menyatakan tidak mengakui klain

Indonesia atas konsepsi nusantara. Negara yang mendukung pernyataan

Indonesia mengenai konsepsi nusantara hanya Uni Soviet dan Republik

Rakyat Cina.

Tapi dalam visi dan orientasi pembangunan, khususnya sejak Orba,

kita melupakan visi dan orientasi negara kepulauan ini dan lebih berorientasi

tanah daratan (land based oriented) yang mengakibatkan kita bersifat inward

looking. Tanpa orientasi kepulauan, seperti dikatakan Dimyati Hartono, kita

tidak punya national security belt, yakni titik-titik kawasan strategis bagi

mengamankan kewilayahan dan kedaulatan negara. Setiap titik itu bukan

saja menjadi pos pertahanan tetapi juga dikembangkan ekonomi dan sarana-

prasarana pendidikannya sehingga kawasan-kawasan titik ini dengan

sendirinya akan terbangun sistem peringatan dini (early warning system).

Dengan orientasi kepulauan, Indonesia akan membangun dengan pandangan

integratif darat, laut dan udara. Dan orientasi ini akan membuat kita lebih

outward looking.

Dalam

ada beberapa model dan pola yang pernah dan dapat dilakukan untuk

wilayah

perairan

Indonesia

(deklarasi

Juanda).

Deklarasi

menghadapi

sengketa

dan

konflik

daerah

perbatasan

mengatasinya seperti dijelaskan dalam Pasal 33 Piagam PBB tentang Hukum

Laut Internasional bahwa bila tak bisa diselesaikan secara bilateral, ada

pelbagai alternatif, misalnya mediator, arbitrator dan mekanisme regional.

Dalam kasus Ambalat, Malaysia pasti tak akan menggunakan mekanisme

regional di ASEAN, karena dia punya persoalan dengan semua negara

tetangganya seperti Singapura, Vietnam, Brunei Darusalam, Filipina dan

Thailand mengenai batas laut. Malaysia takut semua anggota ASEAN

berpihak ke Indonesia.

Bila perundingan bilateral menemui jalan buntu, bisa dipilih solusi

joint development, di mana Indonesia termasuk pelopor dalam penggunaan

mekanisme itu. Pada 1989, setelah bertahun-tahun menemui jalan buntu,

kita sepakat tak membuat garis batas dengan Australia di Celah Timor. Kita

menyepakati membuat joint development dengan melakukan kerja sama

ekonomi di wilayah yang disengketakan. Model joint development banyak

mendapat pujian dari dunia dan konsep ini akhirnya ditiru negara-negata lain.

Sebagai

menjaganya karena saat kemerdekaan, laut kita cuma 3 mil dari pantai.

Jadi luas laut kita tak lebih dari 100 ribu kilometer persegi. Setelah konsep

wawasan nusantara diterima dunia, dan mendapat tambahan ZEE 200 mil,

total laut kita menjadi 6 juta kilometer persegi.

negara

kepulauan,

kita

mempunyai

persoalan

dalam

( Didi Turmudzi, http://www.pikiran-rakyat.com)

Dengan demikian, dengan alasan apa pun, klaim wilayah di

Blok Ambalat dan Blok East Ambalat tidak dibenarkan oleh hukum laut

internasional. Apalagi Indonesia diperkuat oleh serentetan sejarah yang

mencatat bahwa perairan di Ambalat masuk ke dalam wilayah pengaturan

Kerajaan Bulungan. Namun, langkah yang juga harus segera ditempuh

oleh Pemerintah Indonesia adalah segera perbaiki dan depositkan PP

No 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal

Kepulauan Indonesia ke Sekjen PBB untuk dicatatkan sebagai bukti dalam

penguasaan wilayah. Semoga usaha diplomasi yang kuat dan terukur dapat

mempertahankan kedaulatan keutuhan Negeri Bahari yang kita cintai.

( Tridoyo Kusumanstanto, http://www.kompas.com)

Persengketaan atas wilayah Ambalat membutuhkan penyelesaian yang

logis, relevan, tanpa merugikan pihak manapun apalagi sampai menimbulkan

peperangan. Jika terjadi kontak senjata antar Angkatan Laut maka masing-

masing negara bersengketa RI-Malaysia mengalami kerugian. Diusahakan

sedapat mungkin persengketaan atas wilayah Ambalat dapat diselesaikan

secara damai.

Sebuah sentilan mengenai kasus sipadan, ligitan, dan yang terakhir

adalah ambalat, harusnya menyadarkan kita bahwa kita telah jauh dari konsep

wawasan nasional yang merupakan landasan visional bangsa dan Negara

Indonesia.

Berkaitan dengan masalah perbatasan ini kaitannya dengan Wawasan

Nusantara, penulis menawarkan solusi untuk menilik kembali kepada diri

kita masing-masing harusnya setiap warga Negara Indonesia perlu memiliki

kesadaran untuk:

1. Mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga Negara

serta hubungan warga Negara dan Negara, sehingga sadar sebagai bangsa

Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan

Wawasan Nuasantara

2.
Mengerti,

menyelenggarakan kehidupannya Negara memerlukan konsepsi wawasan

nusantara, sehingga sadar sebagai earga Negara memiliki wawasan

nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional

memahami,

dan

menghahayati

bahwa

di

dalam

3.Indonesia harus lebih jeli dalam melihat setiap wilayahnya yang

berbatasan dengan Negara lain, dan tentu apapun yang berkaitan dengan

hal ini dibutuhkan bukti autentik. Indonesia harus belajar dari kasus

Sipadan Ligitan agar wilayah Indonesia tetap merupakan satu kesatuan

utuh yang berlandaskan kebhinekaan.

III. KESIMPULAN

Masalah perbatasan wilayah antar Negara merupakan salah satu

bentuk ancaman bagi keutuhan wilayah Nusantara. Kasus ambalat harusnya

menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kita sudah jauh dari Konsep Wawasan

Nusantara dan Juga kelalaian Indonesia yang tidak segera menetapkan batas

terluar kepulauan Indonesia . Selama ini wawasan nusantara hanya jadi

sebuah slogan tanpa adanya implementasi yang jelas dalam berbagai segi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mengetuk hati

nurani setiap warga Negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur,

terjadwal dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dan

implementasi wawasan nusantara. Dengan demikian wawasan nusantara

terimplementasi dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan

nasioanal dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.